Pancasila merupakan ideologi negara yang tidak ada habisnya untuk didiskusikan, baik oleh kalangan akademisi, politisi, pakar ekonomi, ahli hukum ataupun masyarakat umum. Mendiskusikan Pancasila merupakan kegiatan yang memungkinkan munculnya ide-ide baru dalam mengamalkan Pancasila di tengah-tengah kehidupan Indonesia sebagai negara-bangsa. Dengan langkah ini diharapkan Pancasila dapat semakin menjadi jiwa setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia.

Pancasila dapat dilihat dari perspektif yang beragam. Oleh karena itu, tulisan ini lebih memfokuskan diri untuk berpijak pada perspektif filosofis manusia Pancasila dan lebih spesifik lagi manusia Pancasila seturut gagasan Driyarkara. Gagasan dari Driyarkara dijadikan rujukan karena ia merupakan salah satu filsuf Indonesia yang konsisten mengembangkan gagasan filosofis tentang Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Manusia Pancasila dalam Pemikiran Driyarkara

Manusia Pancasila adalah manusia yang merupakan kesatuan dengan dunia material, dengan sesama manusia, dan akhirnya berhubungan dengan Tuhan penciptanya. Manusia berelasi vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia dan dunia. Manusia bergerak aktif terus-menerus untuk membangun dirinya dan masyarakatnya. Dengan demikian tampaklah gambaran manusia sebagai makhluk yang melihat dirinya sendiri dan manusia sesama serta akhirnya kesatuan yang lebih sempurna dengan Tuhan (Driyarkara dalam Sudiarja, 2006: 940).

Driyarkara selanjutnya menguraikan tentang Manusia Pancasila dalam kaitannya dengan sila-sila. Lima poin utama yang dimunculkan adalah Manusia Pancasila yang berkeadilan sosial, berdemokrasi, berkebangsaan, dan berperikemanusiaan, dan berke-Tuhan-an.Yang dimaksud berkeadilan sosial adalah manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan dunia. Manusia hanya bisa berkembang sebagai manusia dan mencapai kesempurnaannya dalam kesatuan dengan sesama. Oleh karena itu, manusia harus menjadi manusia yang terbuka terhadap sesama atau saling terbuka untuk hidup bersama-sama. Manusia sebagai makhluk badani pun terikat dengan segala yang badani karena keberadaannya di diunia. Dalam menyelenggarakan kehidupannya di tengah sesama dan dalam hubungannya dengan dunia manusia menyelenggarakan keadilan sosial itu. Secara konkret manusia yang berkeadilan sosial tidak menempatkan diri sebagai kuli-kuli di hadapan instansi-instansi ataupun atasan. Atasan atau instansi juga bukan penjajah. Manusia Pancasila bersama-sama dengan sesamanya menyelenggarakan hubungan dengan  alam materi dengan mengolahnya dan menggarapnya.   Pembagian hasil atau gaji pun dilakukan dengan asas pemerataan dan kelayakan, tentunya dibedakan berdasarkan fungsi yang dijalankan (sebagai atasan atau bawahan). Perusahaan atau institusi yang  tidak membayar pekerja-pekerjanya dengan gaji yang tidak mencukupi, padahal perusahaan atau institusi berjalan dengan baik bisa dikatakan melanggar sila keadilan sosial. Selagi semangat menghisap dan mencari untung sebesar-besarnya bagi diri sendiri, maka Manusia Pancasila berkeadilan sosial hanya menjadi cita-cita belaka (Driyarkara dalam Sudiarja, 2006: 947).

Poin yang kedua adalah Manusia Pancasila yang berdemokrasi. Manusia yang berdemokrasi adalah manusia yang melihat dirinya sendiri bersama-sama dengan sesamanya. Sesama dipandang sebagai satu keluarga seturut alam kebudayaan Indonesia. Dalam kaitannya dalam hidup bernegara, demokrasi ini mengarahkan agar segala sesuatu berdasarkan hukum, dan tidak berdasarkan kekerasan. Musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi prinsip utama dalam mengatasi perbedaan pendapat. Hanya saja harus diwaspadai agar tidak jatuh menjadi sikap kompromistis. Menjunjung martabat manusia adalah hal yang utama dalam menegakkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Kritik harus menjadi hal yang biasa dengan demikian manusia menjadi lebih sumeleh dan legawa dalam menerima perbedaan pendapat (Driyarkara dalam Sudiarja, 2006: 948-951).

Yang ketiga adalah Manusia Pancasila yang berkebangsaan. Manusia Pancasila yang berkebangsaan harus mampu melihat dirinya sebagai suatu anggota dari keseluruhan yang berupa bangsanya itu (keseluruhan yang mencakup kesatuan wilayah dan bangsa). Manusia menjadi manusia dalam di dalam bangsa. Manusia tak terpisahkan dari konteks hidupnya dan dengan cinta yang membangun sungguh-sungguh ikut serta dalam semua penyelenggaraan kebaikan dan perbaikan negara dalam semua lapangan yang mungkin untuk yang bersangkutan. Sikap curang, malas kerja, berkorupsi bukanlah sikap yang menunjukkan seseorang yang dijiwai oleh semangat kebangsaan (Driyarkara dalam Sudiarja, 2006: 952-955).

Poin yang keempat adalah Manusia Pancasila yang berperikemanusiaan. Manusia yang mengiikrarkan perikemanusiaan adalah manusia yang melihat dirinya sebagai manusia yang melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang dengan rasio dan kemerdekaannya harus menyempurnakan dirinya, bersama-sama dengan manusia dan masyarakat. Manusia harus dijunjung tinggi, di-pantas-kan sesuai martabatnya. Manusia yang berperikemanusiaan tidak suka melihat sesamanya menderita, kelaparan, dalam keadaan yang menyedihkan, dan sebagainya. Manusia yang berperikemanusiaan menolak Rasialisme. Setiap manusia adalah saudara dan manusia harus memanusiakan manusia lainnya. Negara dan pemerintah adalah sarana bukan tujuan. Manusia berperikemanusiaan harus kritis terhadap negara dan penguasa pemerintah(Driyarkara dalam Sudiarja, 2006: 956-958)

Driyarkara kemudian menerangkan bahwa sikap berperikemanusiaan itu harus dilandasi oleh Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (Driyarkara dalam Sudiarja, 2006: 959). Hubungan manusia dengan Tuhan kemudian berbuah dalam perilaku memanusiakan sesamanya. Dalam poin ini juga menjadi jelas bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama apapun yang dianut di Indonesia karena aspek Ke-Tuhan-an dijadikan sebagai sarana pembinaan mental kepribadian manusia Indonesia.

Manusia Indonesia Manusia Pancasila

Konsekuensi Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi negara adalah setiap Warga Negara Indonesia harus menjadi manusia Pancasila. Apabila mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh Driyarkara, manusia Indonesia harus menjadi manusia yang berkeadilan sosial, berdemokrasi, berkebangsaan, berperikemanusiaan, dan berke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Kelima poin itu harus mendarah daging dalam diri setiap Warga Negara Indonesia.

Sikap yang rasis, diskriminatif, atau mengumbar kebencian di ruang publik secara masif bisa dikatakan sangat bertentangan dengan konsep manusia Pancasila. Hal ini sampai hari ini masih bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia karena Pancasila sebagai ideologi belum sepenuhnya terimplementasi dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Agar Pancasila sebagai ideologi bisa terimplementasi dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diperlukan gotong-royong dari berbagai pihak, baik unsur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat,  ormas-ormas, lembaga-lembaga nonpemerintah, para pemuka agama, para pengusaha, akademisi, maupun rakyat kecil. Implementasi pengamalan Pancasila yang didukung dengan semangat gotong-royong akan lebih kokoh karena Pancasila dikokohkan sebagai agenda utama kebangsaan.

Tantangan yang kemudian dihadapi yaitu berbagai situasi dan kondisi riil di masyarakat yang tidak serta merta bisa mendukung tercapainya hal ini, misalnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal yang paling mungkin segera diwujudkan, yaitu dengan membangun penyadaran pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara sejak pendidikan di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, sementara yang tidak bisa menempuh pendidikan formal maka pembinaan ideologi Pancasila dapat dilakukan melalui lembaga penyiaran (Radio dan Televisi) maupun melalui media daring. Dengan penyebaran konten informasi yang mendukung implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat niscaya Pancasila akan semakin menjadi nafas hidup setiap Warga Negara Indonesia dan melahirkan manusia Indonesia yang berkeadilan sosial, berdemokrasi, berkebangsaan, berperikemanusiaan, dan berke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

 

Oleh A. Hendrianto

 

Sumber: Sudiarja, A., dkk. (Ed). 2006. Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir Yang Terlibat Penuh Dalam Perjuangan Bangsanya. Jakarta: Gramedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *