Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memang sebuah hal yang sensitif. Tak jarang, ketika “disenggol” sedikit, hati langsung nyelekit. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 2004, Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504 buah, dengan 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Jumlah total populasi Indonesia sekitar 257 juta penduduk, sehingga menjadikan Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor empat di dunia.

Komposisi etnis di Indonesia pun amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Sehingga, hal ini menjadikan Indonesia sangat kaya akan perbedaan SARA. Sayangnya, perbedaan ini kadang menjadi “sandungan”. Tak pelak, hal ini pun dijadikan sebuah alat bagi suatu golongan untuk mencapai tujuan tertentu, seringnya sih yang berbau politik.

Misalnya, pada 2014 silam, kala Indonesia akan melakukan pemilihan Presiden periode 2014-2019, Presiden Joko Widodo yang kala itu dijagokan oleh partai banteng harus mengalami semburan hoax ketika ia dituding sebagai keturunan Tionghoa, orang tuanya beragama Kristen, dan sebagainya.

Adapun, pengalaman serupa juga dialami oleh mantan pasangan beliau kala menjadi Gubernur Jakarta dulu. Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih akrab disapa Pak Ahok mau tak mau harus menelan pil pahit kekalahan kala ia mencalonkan kembali dirinya sebagai DKI 1 untuk periode 2017-2022, melawan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Faktor utama kekalahannya, tak lain disebabkan dirinya beretnis Tionghoa dan beragama Kristen.

Memangnya ada yang salah dengan Tionghoa dan Kristen? Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bagi para -maaf- penganut garis keras, kedua hal tersebut secara kasar bisa dikatakan haram hukumnya. Asal muasalnya, boleh dibilang doktrin-doktrin buruk terkait etnis Tionghoa yang sudah tertanam sejak zaman penjajahan Indonesia, dan puncaknya adalah pada rezim Orde Baru.

Hal tersebut memberi peluang, dan peluang inilah yang akhirnya dipakai oleh para politisi untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka dalam berpolitik dan merengkuh jabatan tertentu.

MELIHAT ROHINGYA
Tidak hanya di Indonesia, politik SARA pun juga tentunya dialami etnis lain. Salah satu contohnya adalah konflik yang sudah lama melanda etnis Rohingya tetapi baru-baru ini kembali mencuat dan menjadi sorotan dunia internasional. Mengapa saya sebut Rohingya korban politik SARA? Izinkanlah saya bercerita sedikit. Memang, jika dilihat dari permukaan, konflik Rohingya terlihat digawangi oleh faktor agama. Namun, pekerjaan saya sebagai jurnalis mengharuskan saya untuk mencari tahu lebih dalam lagi sejarah dan awal mula konflik tersebut terjadi.

“Melihat konflik seperti Rohingya itu tidak bisa melalui satu sudut pandang faktor saja,” ujar editor saya kala itu.

Benar saja, setelah menelusuri sana-sini, memang ada alasan logis mengapa Rohingya bisa bernasib nahas sampai sekarang. Setidaknya hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Penelitian pada South Asia Democratic Forum Siegfried O Wolf. Menurut Siegfried, konflik Rohingya ini lebih bersifat politis dan ekonomis. Ia menjabarkan, secara geografis, orang-orang Rohingya adalah komunitas Muslim yang dominan dan berada di negara bagian Rakhine, sebelah timur Myanmar. Mereka memiliki populasi sekitar satu juta orang, yang mayoritasnya adalah umat Budha, tapi mereka bukan kelompok terbesar di negara bagian ini.

Komunitas Rakhine secara keseluruhan merasa dibedakan secara budaya, dieksploitasi secara ekonomi, dan secara politis dikesampingkan oleh pemerintah pusat, yang didominasi oleh etnis Burma. Dalam konteks khusus ini, kaum Rohingya dianggap oleh orang-orang Rakhine sebagai pesaing tambahan untuk sumber daya dan konflik bersenjata antara kedua kelompok.

Selain itu, komunitas Rakhine pun merasa dikhianati secara politis, karena orang Rohingya tidak memilih partai mereka. Hal ini telah menciptakan lebih banyak permusuhan antara dua kelompok etnis. Lalu bagaimana dengan pemerintah Myanmar? Alih-alih mendorong rekonsiliasi, mereka malah mendukung kaum fundamentalis Budha Rakhine untuk melindungi kepentingannya di negara yang kaya akan sumber daya.

Faktor-faktor tersebutlah, yang menurut Siegfried menjadi alasan utama di balik bangkitnya konflik interkomunis, interetnis dan antaragama, serta memburuknya kondisi kehidupan Rohingya dan hak sosio-politik di negara bagian.

“Hubungan antaragama sangat kompleks di Myanmar. Muslim, khususnya orang-orang Rohingya, dihadapkan pada “Islamofobia” yang sangat mengakar dalam masyarakat dan negara yang mayoritas beragama Budha. Kaum fundamentalis mengklaim bahwa budaya dan masyarakat Buddhis negara dikepung oleh umat Islam, terlebih lagi ketika Myanmar dikelilingi oleh banyak negara Islam, seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Orang-orang Rohingya dipandang sebagai ancaman terhadap gaya hidup dan iman Buddhis serta pintu gerbang ke Islamisasi Myanmar,” papar Siegfried seperti dikutip dari situs www.dw.com.

Di samping itu, pun aspek ekonomi juga terlibat dalam konflik Rohingya ini. Dalam analisisnya, Siegfried menuturkan, Rakhine adalah salah satu daerah termiskin di Myanmar, meski kaya akan sumber daya alam. Kaum Rohingya dianggap sebagai beban ekonomi tambahan bagi negara, karena mereka bersaing memperebutkan sedikit lapangan kerja dan peluang untuk melakukan bisnis.

“Pekerjaan dan bisnis di negara bagian, sebagian besar diduduki oleh elit Burma. Akibatnya, kita bisa mengatakan bahwa kebencian Budha terhadap orang-orang Rohingya tidak hanya masalah religi, tapi juga didorong oleh politik dan ekonomi,” ujarnya.

Konflik ini pun semakin berlarut-larut hingga akhirnya menjadi konflik yang menciptakan krisis kemanusiaan di dalamnya, dengan aksi-aksi dari militer Myanmar yang dituding melakukan penembakan dan pembakaran besar-besaran untuk mengusir etnis Rohingya dari Myanmar, seperti yang diungkapkan dalam temuan terbaru dari Amnesty International yang dipublikasikan pada Jumat (15/9), yang laporannya mengatakan ada indikasi tindakan genosida terhadap etnis Rohingya.

Lalu, bagaimana dengan Aung Sang Suu Kyi sebagai pejabat tinggi Myanmar yang mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian? Sepertinya, ia pun berhati-hati dalam melangkah dan mengambil keputusan. Layaknya bermain catur, setiap langkah harus diperhitungkan.

Nah, berangkat dari dua contoh di atas, bisa kita lihat kan betapa perbedaan SARA merupakan jurus pamungkas yang ampuh untuk menyingkirkan para lawan di arena bertarung, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Namun, bagi saya, menjadikan perbedaan SARA sebagai alat politik sungguh bukanlah hal yang terhormat. Mungkin Anda akan menang, tetapi kemenangan Anda bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan.

Suatu ketika, Ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Pius Riana Prapdi menyampaikan kepada saya, “Multikulturalisme di Indonesia adalah bukti hidup sejarah bangsa. Para pejuang dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), bersatu bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara. Maka, sudah selayaknya perbedaan dilihat sebagai sebuah rahmat, alasan saling bertemu, memperkaya, dan merayakan solidaritas.”

Lebih lanjut, ia mengatakan, perbedaan dan keberagaman di Indonesia mestinya dirayakan, sebab Indonesia adalah negara yang sangat plural, perbedaan suku, bahasa, dan bahkan agama itulah yang membuat Indonesia menjadi Indonesia, dan Pancasila menjadi Pancasila. Sejarah membuktikan bahwa di Indonesia perbedaan menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi bangsa, bukan memecahbelahkan.

Persoalan keberagaman suku, agama, ras, dan antaragolongan (SARA) memang merupakan isu sensitif, maka, tidak sepantasnya dipakai untuk dijadikan alat komodifikasi atau politik oleh suatu golongan. Semestinya perbedaan itu bukan dijadikan batasan, dan perbedaan bukan untuk dijadikan sebuah penghakiman, itu sangat tidak adil.

Perbedaan itu sebuah keunikan, membuat hidup jadi lebih berwarna, mengajak kita untuk saling belajar, beradaptasi antara manusia satu dengan yang lain, dan meningkatkan rasa toleransi. Jangan kecewakan guru-guru sekolah dasar kalian yang sudah capek-capek mengajarkan kepada kalian apa itu toleransi, keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, dan semacamnya. Jangan biarkan usaha kalian mendalami ilmu Kewarganegaraan sedari duduk di bangku sekolah dasar itu terbuang sia-sia.

Indonesia itu Sabang sampai Merauke. Pemiliknya adalah seluruh penduduk di dalamnya, bukan hanya satu golongan tertentu saja. Jangan mau kalian dibodohi dan dijadikan alat politik, lalu diadu domba cuma demi kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan, dan setelahnya, apa yang kalian dapat? Cuma penyesalan dan perpecahan.

Jadi, mengutip ucapan dari salah satu teman saya, masih zaman bersikap rasis yang sinis dan membuat hati orang menangis?

 

Penulis:
Anastasia Arvirianty, seorang jurnalis kemarin sore yang lagi butuh piknik. Senang jalan-jalan, tapi terkadang malas bergerak. Senang dengan vertebrata, tapi malas sama avertebrata. Punya cita-cita menuntut ilmu setinggi mungkin, meski sang ilmu tidak bersalah. Ya pokoknya begitulah, hehe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *