Empat Dimensi Atasi Krisis Kemanusiaan di Myanmar


Marilah kita mundur pada awal bulan September, yakni tanggal 3 September 2017, ketika Presiden Joko Widodo menyatakan sikap atas aksi kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine state, Myanmar. Apa sih yang wow, yang bisa kita petik dari langkah-langkah Pak Jokowi ini?

Jadi, sikap wow dari Pak Presiden Jokowi ini adalah bentuk aksi nyata pemerintah kita dalam merespon permasalahan kemanusiaan di negara tetangga. Ada empat dimensi yang bisa kita cermati bersama dalam kebijakan pemerintah kita atas negeri seribu pagoda itu.

Pertama, sesungguhnya sikap Pemerintah Republik Indonesia adalah refleksi dan solidaritas aktif dari akar tujuan nasional Indonesia tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pasti dibacakan saat upacara. Apa itu?

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Dalam upaya memperjuangkan kebaikan bersama alias bonum commune tentu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan nyata Pemerintah RI ialah mengutus Menteri Luar Negeri RI, Ibu Retno Marsudi untuk bertemu dengan penguasa de facto Myanmar; Aung San Suu Kyi pada esok harinya. Ingat, itu baru langkah konkrit pertama Pemerintah RI, untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine state.

Kedua, terciptalah komunikasi Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi kepada Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Bangladesh, serta Advisory Commission on Rakhine State, Koffi Annan, merupakan refleksi dari kebijakan luar negeri RI, yakni bebas dan aktif. Konsep ini masih berpadu dengan prinsip saling bekerjasama (mutual collaboration principle). Melalui prinsip saling bekerjasama ini, diharapkan para pihak berkolaborasi secara effektif dalam menghentikan kekerasan dan sesegera mungkin memberikan perlindungan bagi para korban tragedi kemanusiaan ini.

Kita harus mengakui bahwa krisis kemanusiaan ini telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi stabilitas dan keamanan regional dan dalam negeri Indonesia. Adanya korban jiwa yang besar sukses menimbulkan sentimen negatif dalam kemasan yang apik melalui berita hoax termasuk dengan aksi massa, yang menggiring opini publik, untuk bukan lagi menjadi isu kemanusiaan dan menjelma isu konflik agama. Di samping korban jiwa, tragedi ini telah menyebabkan arus pengungsi yang besar dari kelompok Rohingya. Seperti yang dilansir dari pemberitaan VOA News, pada 6 September 2017 menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengestimasi sekitar 120,000 jiwa terusir dari kampung halaman dan juga tepisah dengan keluarga dalam kurun waktu dua minggu terakhir.

Pemerintah kita pun telah menyediakan tempat untuk pengungsian kelompok Rohingya. Ini membuktikan adanya aksi penanganan terhadap pengungsi Rohingya merupakan bentuk perhatian Pemerintah RI. Maka melalui kerjasama secara effektif, penanganan masalah ini mampu memberikan ruang bagi kerjasama lebih besar lagi dalam memulihkan martabat kemanusiaan dari kelompok Rohingya.

Ketiga, melalui komunikasi bilateral ini juga diharapkan mampu menghentikan kekerasan yang terjadi ditengah-tengah kondisi yang berubah secara cepat, tidak menentu, serta kondisi ketidakpastian yang tinggi. Disamping itu, komunikasi tersebut memberikan kepercayaan kepada pemerintah Myanmar sebagai otoritas publik, dapat melindungi semua warga, termasuk warga muslim di Myanmar dan memberikan akses bantuan kemanusiaan bagi RI dan masyarakat internasional, untuk terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan, dan bantuan ini dapat berlanjut dalam prinsip solidaritas kemanusiaan (human solidarity principle).

Keempat, tindakan Pemerintah RI adalah suatu seni berpolitik di dalam arena internasional yang mencerminkan suatu kreativitas yang tinggi ditengah-tengah ketaatan atas prinsip-prinsip yang tercermin di dalam Piagam ASEAN (creative fidelity principle). Hal ini layak diapresiasi. Sebagaimana khalayak umum sudah mengetahui secara pasti prinsip-prinsip utama dalam di dalam kemitraan strategis di dalam ASEAN, dimana terdapat prinsip non-intervensi, saling menghormati, penyelesaian sengketa secara damai, mengenyampingkan pendekatan militer, dan kerjasama secara efektif. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi batasan yang ditaati secara mendasar dan juga tegangan yang mengelilingi peran aktif RI dalam penanggulangan bencana kemanusiaan di Myanmar.

Jadi, secara keseluruhan diplomasi RI adalah diplomasi kemanusiaan yang mengelaborasikan prinsip solidaritas, kolaborasi, dan kemanusian yang mana terefleksikan di dalam keempat dimensi tersebut. Diplomasi ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama, di regional Asia Tenggara maupun para pihak terkait, terutama kelompok Rohingya yang terpinggirkan. Secara mendasar, diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah RI merupakan refleksi dari pemikiran bahwa kemanusiaan itu adalah satu, yang mana tidak tersekat oleh ras, etnis, maupun agama.

 

One Reply to “Empat Dimensi Atasi Krisis Kemanusiaan di Myanmar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kamu merasa artikel ini berguna? Ayo bagikan!