Tahun politik sudah di depan mata! Tahun 2018 ini pemanasan sudah dilakukan lewat pemilihan kepala daerah. Calon-calon kepala daerah sekarang sudah berkampanye dengan berbagai program dan janji indahnya masing-masing. Blusukan ke berbagai tempat, khususnya yang dihuni wong cilik, juga sudah dan masih terus mereka lakukan. Beberapa waktu lalu debat calon gubernur dan wakil gubernur beberapa provinsi juga sudah diselenggarakan.

Fokus program dan janji kampanye mereka umumnya masih dominan seputar pemenuhan kebutuhan ekonomis. Sebut saja penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, saya melihat ada satu hal mendesak yang perlu diperhatikan secara khusus oleh para calon kepala daerah itu, yaitu pengelolaan keberagaman dalam masyarakat.

 

Jaminan akan Keberagaman

 Di banyak tempat keberagaman kerap dikaitkan dengan derasnya arus globalisasi. Mulai dari pengungsi sampai pekerja migran dari berbagai tempat menjadi pembentuk masyarakat majemuk. “Keterhubungan” (connection) yang difasilitasi globalisasi menciptakan akses bagi seseorang untuk hidup di lingkungan baru bersama orang-orang baru, yang berbeda latar belakang, baik agama, suku, maupun ras (Held et al. 1999: 484).

Kasus berbeda terjadi di Indonesia. Keberagaman itu sudah ada sejak awal negara ini berdiri. Tanpa perlu menunggu gencarnya arus globalisasi, selama hampir 73 tahun Indonesia merdeka warga masyarakatnya (seharusnya) sudah terbiasa hidup bersama lintas iman, suku, dan ras. Sayangnya, setiap masa kampanye, keberagaman yang sudah tercipta sejak dulu itu justru ditakuti. Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan justru ditakutkan akan menjadi senjata untuk memecah-belah masyarakat dan menyerang calon pemimpin lain.

Bila sudah demikian, jangan salahkan rendahnya tingkat toleransi dalam masyarakat; “toleransi” memang sudah problematis karena memunculkan sikap boleh asalkan tidak saling mengganggu. Bukan sekadar toleransi yang diperlukan, melainkan komitmen setiap anggota masyarakat untuk melindungi satu sama lain, apapun agama, suku, ras, dan golongannya. Komitmen untuk melindungi berarti bersedia “diganggu” dan dimintai pertolongan pula, bukan?

Tidaklah mungkin bila penerimaan akan keberagaman itu tumbuh sendiri seolah-olah ada, meminjam istilah Adam Smith, “tangan-tangan tak kelihatan” (invisible hands) yang mengelolanya. Fakta keberagaman dapat diterima oleh masyarakat juga karena berkat peran dan dukungan pemimpinnya. Sekarang, dapatkah para calon pemimpin kita menjamin bahwa saat mereka berkuasa, setiap warga masyarakat akan bersatu dalam komitmen untuk saling melindungi? Akankah masyarakat kita tetap beragam dan menghargai keberagaman dalam masyarakat saat para calon pemimpin itu berkuasa?

Jaminan akan adanya penghargaan atas kemajemukan masyarakat baru diperoleh saat para calon pemimpin berani memasukkannya ke dalam agenda kampanye dan kepemimpinannya kelak. Bila tidak, alih-alih beragam, jangan-jangan masyarakat kelak justru akan semakin “seragam”. Jangan-jangan semakin banyak polisi yang dibutuhkan untuk, misalnya, menjaga kegiatan-kegiatan keagamaan. Jangan-jangan sikap diskriminatif justru semakin mudah ditemui di kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah. Jangan-jangan para calon pemimpin itu lepas tanggung jawab tanpa bisa dituntut oleh masyarakat; toh pengelolaan kemajemukan masyarakat bukanlah program mereka.

Pada satu sisi, kesejahteraan masyarakat, dalam konteks Indonesia, tidak akan tercapai tanpa terciptanya kebersamaan dalam keberagaman masyarakat. Betapapun rendahnya angka kemiskinan dan baiknya infrastruktur, masyarakat tidak akan sejahtera secara batin bila masih cemas menjalani hidup beragamanya atau takut dilecehkan karena etnisnya. Di sisi lain, mempersatukan yang beragam memang tidak mudah. Tugas para calon pemimpin itu sejatinya memang berat. Akan tetapi, bukankah kemampuan dan komitmen untuk menjalani tugas berat itulah yang, antara lain, mendorong rakyat untuk memilih mereka?

 

Rafael Mathando Hinganaday
Saat ini masih menjalani studi di Program Magister
Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *